 |
| Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Ali SeraKemerdakaan Palestina Syarat Mutlak Kalau Israel Ingin Buka Hubungan Dengan RI (foto: istimewa) |
www.infoharianonline.com - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mempertegas 'statement' Presiden RI Prabowo yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina jika ingin Israel diterima (hubungan diplomatik dengan Indonesia).
“Peluang dan konsep yang ada saat ini (untuk Palestina) baru two state solution. Dan pernyataan beliau (Presiden Prabowo) jelas mendukung kemerdekaan Palestina. Dan memang seperti itu,” tegas Mardani dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu, 31 Mei 2025.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan, kemerdekaan penuh Palestina adalah prasyarat mutlak sebelum Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan persahabatan dengan Israel.
Komitmen ini ditegaskan Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel dan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo Subianto kala itu.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagai negara yang berdaulat. Hal tersebut sebagai bentuk adanya Solusi Dua Negara dari kedua negara yaitu Palestina dan Israel
Kemudian, Presiden menekankan kembali bahwa Indonesia akan tetap konsisten pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan amanat konstitusi dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Kemerdekaan Palestina bukan hanya cita-cita politik, namun amanat sejarah dan moral bangsa Indonesia yang telah lama diperjuangkan.
Prabowo juga mengatakan, bersama seluruh negara pendukung Palestina, akan segera menggulirkan proses kemerdekaan Palestina agar dapat mengorkestrasi kemerdekaan Palestina tahun ini.
Komitmen Presiden ini menegaskan tidak ada perdamaian sejati di Timur Tengah tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Indonesia kembali bertemu komunitas global untuk menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai prioritas utama.
Sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo, Mardani juga menekankan kewajiban Israel sebagai penjahat perang untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.
"Wajib (bertanggung jawab). Semua perilaku melintasi tata internasional mesti ditentukan. Kejadian di negara bekas Yugoslavia bisa jadi preseden. Di mana Slobodan Milosevic dihukum (sebagai) pelaku kejahatan perang. Palestina harus merdeka. Dan pelaku kejahatan bukan hanya Israel, tapi juga para pihak yang membantu genosida di Palestina wajib diproses dan dihukum sesuai aturan yg berlaku,” tutup Anggota FPKS yang duduk di komisi Ii DPR RI.